Gelar sosialisasi wawasan kebangsaan, H. Achmad Amir Aslichin anggota komisi B DPRD Jawa Timur tekankan pentingnya berpolitik ala Nahdlatul Ulama

Poin NU Porong, Dalam rangka menguatkan ideologi Pancasila serta wawasan kebangsaan didalam mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 4 pilar dalam bernegara maka anggota komisi B DPRD Jawa Timur H. Achmad Amir Aslichin menggelar sosialisasi wawasan kebangsaan pada Sabtu (02/12) di aula kantor MWCNU Porong. Adapun 4 pilar kebangsaan  adalah; (1) Pancasila, (2) UUD 1945, (3) NKRI, dan (4) Bhineka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia, merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. UUD 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia sekaligus konstitusi pemerintahan, hukum paling tinggi dalam strata hukum Indonesia. NKRI adalah bentuk negara Indonesia yang dianggap sudah final, tidak lagi untuk diperdebatkan sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika adalah perwujudan keragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, bangsa, bahasa, dan agama namun tetap satu, sebagai tanda kematangan berbangsa.



Kegiatan ini di ikuti oleh seluruh kader DKR Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa dari kecamatan Porong, Tanggulangin, Tulangan, Jabon serta Candi. Dengan menggunakan pakaian atas berwarna hitam, seluruh peserta nampak antusias saat mengikuti prosesi acara.

Garda bangsa atau gerakan pemuda partai kebangkitan bangsa adalah generasi penerus bangsa yang melanjutkan estafet perjuangan Nahdlatul Ulama lewat politik.

Didalam materi disampaikan bahwa penguatan wawasan kebangsaan perlu di tingkatkan lagi karena bangsa Indonesia terbentuk atas dasar persatuan dan kesatuan. Media sosial yang semakin marak menjadikan berita apapun mudah di dapat, apalagi banyak sekali faham-faham garis keras, disini lah perlunya penguatan wawasan kebangsaan.

Politik adalah jalan untuk menentukan arah pemerintahan sehingga Gus Dur ( KH. Abdurrahman Wachid) mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) sebagai jalan perjuangan Nahdlatul Ulama dijalur politik. Penentuan arah kebijakan serta tatanan hukum dilakukan melalui jalur politik sehingga sebagai kader Nahdlatul Ulama tidak boleh bersikap anti politik.

Baca juga  Perbedaan dalam madzhab jangan jadi alasan perpecahan, rapat kordinasi JQHNU Porong

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PKB adalah NU. Dengan sebuah tujuan besar membentuk sistem pemerintahan bernuansa ahlussunnah wal jamaah an nahdliyah ala Nahdlatul Ulama.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *