Oleh: Redaksi POIN NU PORONG

Setiap 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya melalui pertempuran heroik di Surabaya pada 1945. Peringatan Hari Pahlawan 2026 yang mengusung tema “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan” menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali makna kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tema tersebut bukan sekadar slogan seremonial tahunan. Lebih dari itu, terdapat pesan mendalam bahwa semangat perjuangan para pahlawan harus terus hidup dan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata sesuai tantangan zaman.

Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata untuk melawan penjajah, kini medan perjuangan telah berubah. Bangsa Indonesia menghadapi berbagai persoalan yang tidak kalah serius, mulai dari keserakahan, korupsi, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi.

Persoalan-persoalan tersebut merupakan bentuk penjajahan baru yang menghambat terwujudnya kemerdekaan secara substantif. Sebab, kemerdekaan sejati tidak cukup dimaknai sebagai terbebas dari kekuasaan bangsa asing, tetapi juga harus menghadirkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

Dalam konteks inilah, jihad kontemporer menemukan relevansinya.

Dari Resolusi Jihad Menuju Perjuangan Zaman Baru

Sejarah Hari Pahlawan tidak dapat dipisahkan dari peran besar ulama dan santri. Pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim Asy’ari melalui Resolusi Jihad menyerukan kewajiban umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajahan kembali.

Resolusi Jihad menjadi salah satu pemantik semangat perjuangan rakyat, khususnya umat Islam, dalam menghadapi pasukan Sekutu yang membonceng kepentingan kolonial Belanda. Seruan tersebut kemudian berkelindan dengan perlawanan rakyat Surabaya pada 10 November 1945.

Sejarah itu menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan bukan hanya dilakukan melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui keyakinan, keberanian moral, dan tanggung jawab kebangsaan.

Kini, semangat tersebut perlu diteruskan melalui bentuk perjuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz juga menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan saat ini tidak lagi dilakukan dengan bambu runcing, melainkan melalui pemikiran dan gerakan nyata untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, korupsi, serta kerusakan lingkungan.

Dengan demikian, jihad kontemporer harus dimaknai sebagai perjuangan sungguh-sungguh untuk menghadirkan kemaslahatan. Wujudnya adalah jihad ilmu, jihad akhlak, jihad ekonomi, dan jihad pengabdian kepada masyarakat.

Jihad bukanlah ajakan untuk melakukan kekerasan, melainkan energi moral untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Lima Persoalan yang Menjadi Medan Perjuangan

Setidaknya terdapat lima persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama.

Baca juga  Mengolah Limbah Jadi Berkah (3) : Seri Pertanian Organik Pembuatan Pupuk Bokashi Dari Limbah Sawah

Pertama, melawan keserakahan.

Keserakahan merupakan akar dari berbagai persoalan struktural. Praktik korupsi yang menggerogoti anggaran negara, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta penguasaan kekayaan oleh segelintir kelompok merupakan gambaran nyata bagaimana kepentingan pribadi dapat mengorbankan kepentingan publik.

Ketika kekuasaan dan kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu, cita-cita keadilan sosial semakin sulit diwujudkan. Karena itu, jihad melawan keserakahan harus dimulai dari pembenahan akhlak, penguatan integritas, dan keberanian menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, melawan kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa. Angka tersebut menurun dibandingkan September 2025 yang mencapai 8,25 persen.

Namun, penurunan angka kemiskinan tidak serta-merta menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan telah terselesaikan. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih cukup lebar. Tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 10,67 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 6,34 persen.

Sementara itu, jika menggunakan standar Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas, yakni US$8,30 PPP per orang per hari, estimasi penduduk Indonesia yang berada di bawah ambang tersebut mencapai sekitar 64,1 persen pada 2025.

Perbedaan angka tersebut muncul karena penggunaan garis kemiskinan dan metode pengukuran yang berbeda. Meski demikian, keduanya memberikan pesan penting bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.

Jihad melawan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan sesaat. Dibutuhkan pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro dan kecil, serta pemerataan akses terhadap sumber-sumber ekonomi.

Ketiga, melawan kebodohan.

Pendidikan merupakan fondasi utama kemajuan bangsa. Meskipun angka buta aksara terus mengalami penurunan, tantangan dunia pendidikan tidak berhenti pada kemampuan membaca dan menulis.

BPS mencatat sekitar 2,9 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas masih mengalami buta aksara pada 2025. Kesenjangan antardaerah juga masih terlihat, terutama di sejumlah wilayah Papua.

Di era digital, kebodohan memiliki wajah yang lebih kompleks. Rendahnya literasi digital, lemahnya kemampuan berpikir kritis, serta mudahnya masyarakat terpengaruh hoaks dan ujaran kebencian menjadi ancaman serius bagi kehidupan sosial.

Karena itu, jihad melawan kebodohan harus diwujudkan melalui penguatan pendidikan yang membangun kecerdasan intelektual, kematangan spiritual, karakter, dan kemampuan berpikir kritis.

Pesantren memiliki peran strategis dalam perjuangan ini. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama mengakar di tengah masyarakat, pesantren tidak hanya menjadi pusat pembelajaran agama, tetapi juga dapat menjadi ruang pembentukan karakter dan penguatan literasi kebangsaan.

Baca juga  Hubungan iman dan takdir

Keempat, melawan keterbelakangan.

Keterbelakangan masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat belum menikmati hasil pembangunan secara merata.

Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik. Keterbelakangan juga dapat muncul akibat kebijakan pembangunan yang kurang memahami kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan. Pendekatan yang menghargai kearifan lokal, melibatkan masyarakat, dan memperhatikan kebutuhan riil daerah menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pemerataan.

Kelima, melawan ketimpangan.

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua persoalan yang saling berkaitan, tetapi tidak identik. Ketika angka kemiskinan menurun, belum tentu distribusi pendapatan dan kekayaan menjadi semakin merata.

BPS mencatat Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368, meningkat dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363. Ketimpangan di perkotaan juga masih lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti pemerataan kesempatan dan distribusi hasil pembangunan. Kemajuan bangsa tidak semestinya hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat kecil memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Pesantren dan Ekonomi Umat sebagai Kekuatan Perubahan

Menghadapi berbagai persoalan tersebut, diperlukan strategi perjuangan yang sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pertama, memperkuat pendidikan dan literasi. Pendidikan harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan, kemandirian, serta karakter yang kuat. Pesantren dapat mengambil peran lebih besar melalui pengembangan pendidikan, literasi digital, dan keterampilan vokasional.

Dengan jumlah pesantren yang besar dan jutaan santri yang tersebar di berbagai daerah, pesantren memiliki potensi menjadi kekuatan strategis dalam mencetak generasi berilmu sekaligus berdaya saing.

Kedua, mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat berbasis komunitas. Pesantren dapat menjadi pusat pengembangan ekonomi melalui pengelolaan wakaf produktif, pertanian, peternakan, koperasi, dan usaha mikro.

Penguatan koperasi pesantren juga dapat menjadi jalan untuk membangun kemandirian ekonomi. Santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga didorong memiliki keterampilan kewirausahaan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

Model pemberdayaan tersebut dapat diperluas hingga tingkat desa. Koperasi, badan usaha milik desa, kelompok usaha masyarakat, serta lembaga ekonomi keumatan perlu diperkuat agar perputaran ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan.

Baca juga  Menyemai cinta dalam bahtera rumah tangga

Ketiga, memperkuat kebijakan afirmatif bagi wilayah 3T dan kelompok rentan. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Program pembangunan perlu disusun berdasarkan kebutuhan daerah dan melibatkan masyarakat setempat. Dengan demikian, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Keempat, membangun budaya antikorupsi dan integritas. Seluruh program pembangunan akan kehilangan makna apabila anggaran publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Karena itu, jihad kontemporer menuntut keberanian moral untuk menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Integritas harus menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan organisasi, maupun kehidupan bermasyarakat.

Melanjutkan Perjuangan dengan Ilmu dan Pengabdian

Hari Pahlawan 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengajukan pertanyaan mendasar: apa arti kemerdekaan jika masih banyak rakyat hidup dalam kemiskinan, anak-anak kehilangan akses pendidikan yang layak, wilayah tertentu tertinggal dari kemajuan, dan ketimpangan terus membayangi kehidupan sosial?

Kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai warisan sejarah. Kemerdekaan harus terus diperjuangkan melalui upaya menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Para pahlawan telah memberikan teladan tentang keberanian, pengorbanan, dan kecintaan terhadap tanah air. Tugas generasi sekarang adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan senjata yang berbeda: ilmu pengetahuan, integritas, kepedulian sosial, kemandirian ekonomi, dan kolaborasi.

Bagi warga Nahdliyin, semangat ini sejalan dengan tradisi perjuangan ulama dan santri yang senantiasa menempatkan agama dan kepentingan bangsa dalam satu tarikan pengabdian. Menjaga kemerdekaan berarti ikut menjaga kehidupan masyarakat agar terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan segala bentuk penindasan.

Jihad kontemporer bukan sekadar retorika atau slogan. Ia harus hadir dalam tindakan nyata: mendidik anak-anak, membantu keluarga miskin bangkit secara ekonomi, memberdayakan masyarakat desa, menjaga lingkungan, memperjuangkan keadilan, serta menolak segala bentuk korupsi.

Para pahlawan telah menunaikan tugas sejarahnya. Kini, giliran kita melanjutkan perjuangan dengan semangat “Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”.

Sebab, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika seluruh rakyat dapat hidup dengan layak, memperoleh keadilan, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Inilah makna jihad kontemporer: perjuangan bersama untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, bermartabat, dan sejahtera, menuju cita-cita luhur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.